PADANG, Berasa.id – Banjir yang terus berulang di Kota Padang membutuhkan solusi menyeluruh. Bukan sekadar penanganan sementara.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Padang, Muharlion menyikapi makin seringnya banjir melanda beberapa kawasan di Kota Padang, pada Minggu (11/10/2026)
Muharlion, mendesak pemerintah mengkaji kerusakan kawasan hulu sungai, pendangkalan hingga alih fungsi lahan sebagai bagian dari upaya mencari solusi jangka panjang.
Penanganan banjir tersebut juga dapat diperkuat melalui pendekatan kearifan lokal Minangkabau, Alam Takambang Jadi Guru. Filosofi ini menempatkan alam sebagai sumber pembelajaran. Sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan.
Muharlion menilai, langkah awal yang harus dilakukan pemerintah adalah menurunkan tim pakar untuk mengidentifikasi penyebab utama banjir.
Kajian tersebut diperlukan guna memastikan apakah banjir dipicu pendangkalan sungai, kerusakan hutan di kawasan hulu, perubahan fungsi lahan, atau kombinasi berbagai faktor.
Menjaga Hulu Sungai, Belajar dari Kearifan Lokal
Persoalan banjir tidak dapat dipisahkan dari kondisi lingkungan di kawasan hulu. Berkurangnya tutupan vegetasi berpotensi meningkatkan limpasan air hujan menuju kawasan permukiman.
Karena itu, Muharlion menyoroti pentingnya evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), terutama menyangkut kawasan sempadan sungai dan pengawasan alih fungsi lahan.
Pendekatan ini sejalan dengan nilai kearifan lokal Minangkabau yang mengajarkan pentingnya hubungan harmonis antara manusia dan alam.
Dalam konteks mitigasi bencana, nilai tersebut dapat diterjemahkan melalui pelestarian hutan, perlindungan daerah resapan air, serta pelibatan masyarakat dan lembaga adat dalam menjaga lingkungan.
Anggaran Terbatas, Butuh Dukungan Pemerintah Pusat
Muharlion mengakui, keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan dalam mewujudkan penanganan banjir secara komprehensif.
Sebagian besar APBD Kota Padang terserap untuk belanja pegawai. Akibatnya, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir membutuhkan dukungan pemerintah pusat dan provinsi.
Pemerintah Kota Padang telah menyusun dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) serta mengajukannya kepada pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
Sejumlah langkah yang perlu mendapat perhatian meliputi normalisasi sungai besar, pembangunan kolam retensi, serta infrastruktur pendukung lainnya.
Namun, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota.
Petakan Wilayah Rawan, Libatkan Masyarakat
DPRD Padang juga mendorong pemerintah menyusun skala prioritas berdasarkan tingkat kerawanan banjir.
Wilayah terdampak perlu dipetakan menjadi tiga kategori, yakni berat, sedang, dan ringan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dan alokasi anggaran dapat difokuskan pada kawasan paling berisiko.
Di sisi lain, pendekatan berbasis masyarakat dapat menjadi pelengkap kebijakan pemerintah.
Semangat gotong royong yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Minangkabau dapat dioptimalkan melalui gerakan menjaga kebersihan drainase, pelestarian kawasan resapan air, dan pengawasan lingkungan berbasis komunitas.
Sinergi pemerintah, masyarakat, ninik mamak, dan pemangku kepentingan menjadi salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan untuk memperkuat mitigasi bencana.
Muharlion menegaskan, penyelesaian persoalan banjir membutuhkan kolaborasi kebijakan dan pendanaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota.
DPRD Padang berkomitmen terus mengawal aspirasi masyarakat serta mendorong solusi jangka panjang demi mengurangi ancaman banjir.
Dengan memadukan kajian ilmiah, pembangunan infrastruktur, dan kearifan lokal Minangkabau, penanganan banjir diharapkan tidak lagi sebatas mengatasi genangan, tetapi juga menyentuh akar persoalan lingkungan dari hulu hingga hilir. (Salih)
